THE IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON LABOR RELATIONS IN THE INDONESIAN OIL AND GAS INDUSTRY FROM THE PERSPECTIVE OF LABOR LAW
Abstract
This study aims to find out whether the Covid-19 pandemic can be used as one of the reasons for the efficiency of companies in Oil and Gas (MIGAS) Industry to carry out Termination of Employment (PHK). The type of method used in writing this description is a normative legal research method using secondary data sources, namely through the statutory approach, conceptual approach and case approach. The data collection technique in writing this paper uses library research and the data is then analyzed qualitatively. The results of this study conclude that the Covid-19 pandemic cannot be directly used as the basis for the inability of parties in the Oil and Gas (MIGAS) industry to fulfill their achievements. It is necessary to prove a causal relationship that it is true that the inability is caused directly by the influence of the Covid-19 pandemic but is more emphasized on renegotiation of work agreements affected by the Covid-19 pandemic ending in deliberation and consensus in this case if Termination of Employment (PHK) is done, the employer continues to pay compensation to the Worker.
Downloads
References
A. Rinto Pudyantoro. 2019. Bisnis Hulu Migas Mengurai Persoalan dan Memahami Masa Depan Bisnis Hulu Migas di Indonesia (2nd ed.). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
Abdul. 2007, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Pt. Citra Aditia Bakti, Bandung.
Defhy Regina Ginting, Analisis Yuridis Terhadap Pandemi Covid-19 Sebagai Dasar Force Majeure Dalam Perjanjian Bisnis (Studi Kasus Pt. Karya Putra Karimun Vs Pt. Sindomas Precas) (Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan 2022).
Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2018 “Pemanfaatan Gas Bumi untuk energy berkeadilan”, Jurnal Laporan Tahunan Capaian Pembaangunan, Jakarta: 2018.
Hayati, Tri. 2015 (cet 1) “Era Baru Hukum Pertabangan di bawah Rezim UU No.4 Tahun 2009”, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Hayati, Tri. 2012 (cet 1. Ed 1) “Perizinan Pertambangan di Era Reformasi Pemerintahan Daerah : Studi Tentang Perizinan Pertambangan Timah di Pulau Bangka”, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Kurniawan, Rofyanto dan Hidayat Amir 2017 (cet 1) “Aspek Fiskal Bisnis Hulu Migas”, e book, Jakarta: Naga Kusuma Media Kreatif.
Probowati, Sekar Ayu. 2009. “Pengaturan dan pengelolaan Tenaga Kerja Nasional pada Kontraktor Production Sharing Minyak dan Gas Bumi”. Jakarta : FHUI.
Ratih Pratiwi anwar, Muyanja Ssenyonga, “Mengembangkan Hubungan Industrial yang Baik di Industri Minyak dan Gas Indonesia”, Organisasi Perburuhan Internasional. ILO, KK.254, 2007,
Widyastuti, Nur Laila dan Hanan Nugroho. “Dampak Covid-19 Terhadap Industri Minyak dan Gas Bumi, rekomedasi Kebijakan untuk Indonesia”. Jakarta : Bappenas Republik Indonesia.
Zaeni Asyhadie, Rahmawati Kusuma, “Hukum Ketenagkerjaan dalam Teori dan Praktik di Indonesia”, (Jakarta: Pernadamedia Group, 2019), Vol.1, Cet.1.
Putusan Pengadilan & UU:
Putusan Nomor 240/Pdt.G/2020/PN Btm terkait penggunaan dalil oleh Tergugat mengenai pandemi Covid-19 sebagai Force Majeure dalam perjanjian bisnisnya;
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Kitab Undang-undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”).
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular
Undang- Undang No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 136 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4152);.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
Undang- Undang No. 40 tahun 2007 dalam Pasal 1 angka 9 tentang Perseroan Terbatas (UUPT)
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Persereon Terbatas;
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19;
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan;
Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019;
Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 sebagai Bencana Nasional;
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep.255/MEN/ 2003 mengenai pengembangan dialog social;
