Connectivity in Criminal Procedure Law
Abstract
In the criminal justice system, efficiency and justice are often two sides of a coin that are difficult to unite. Koneksitas is a mechanism in criminal procedure law that regulates court procedures for criminal offences, where the case falls within the jurisdiction of two different judicial institutions, namely the General Court and the Military Court. This research aims to explore how this concept can be adapted and applied in the modern legal context, taking into account the need for efficiency of the legal process and justice for all parties involved. The research method used is normative juridical. The result of this research is that connectivity court in Indonesia, regulated in KUHAP and related regulations, is important to handle cross-jurisdictional cases efficiently and consistently, but needs to maintain the rights of the defendant. KUHAP reforms and legal adaptations are needed to address these challenges, improve the legal system, and strengthen public trust. Managing inter-agency and cross-sectoral relationships within the justice system is key to ensuring fairness and integrity in law enforcement.
Downloads
References
Andi Hamzah. Hukum Acara Pidana Indonesia. Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
Bowo, Dwi Prih, Yumi Simbala, dan Noldy Mohede. “Praktik Perlindungan Hak Asasi Tersangka, Terdakwa Dan Terpidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.” Lex Administratum 7, no. 4 (2020): 194–202.
Fitriana, Mia. “Yurisdiksi Pengadilan Terhadap Tindak Pidana Umum Yang Melibatkan Militer Dan Sipil.” Arena Hukum 7, no. 2 (1 Agustus 2014): 270–86. https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2014.00702.7.
Gie/Mys. “Dalam Praktek, Aturan Koneksitas Sering Diabaikan.” hukumonline.com. Diakses 27 November 2023. https://www.hukumonline.com/berita/a/dalam-praktek-aturan-koneksitas-sering-diabaikan-hol10643/.
Henrique Carvalho. “Dangerous Patterns: Joint Enterprise and the Culture of Criminal Law.” Social & Legal Studies 32, no. 2 (2022): 102–21. https://doi.org/DOI:10.1177/09646639221119351.
Indonesia Corupption Watch. “Peradilan Koneksitas Kasus Korupsi | ICW.” Diakses 27 November 2023. https://antikorupsi.org/id/article/peradilan-koneksitas-kasus-korupsi.
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Kusumawati, Intan, Supriyono, Iin Suny Atmadja, Enung Hasanah, dan Suci Cahyati. “The Role of Law Enforcement Agencies in the Effort of Corruption Prevention and Eradication in the Perspective of Progressive Law in Indonesia.” International Journal of Psychosocial Rehabilitation 24, no. 3 (28 Februari 2020): 2492–2501. https://doi.org/10.37200/IJPR/V24I3/PR201895.
Martiar, Norbertus Arya Dwiangga. “Proses Hukum Perkara Koneksitas Mesti Diperjelas.” kompas.id. Diakses 24 November 2023. https://www.kompas.id/baca/polhuk/2021/07/16/proses-hukum-perkara-koneksitas-mesti-diperjelas/.
Mia Kusuma Fitriani. “Yurisdiksi Pengadilan Terhadap Tindak Pidana Umum Yang Melibatkan Militer Dan Sipil.” Arena Hukum 7, no. 2 (2014): 270–86. https://doi.org/DOI:10.21776/ub.arenahukum.2014.00702.7.
Novritsar Hasintongan Pakpahan. “Kekosongan Hukum Dalam Penilaian Letak Kerugian Pada Kepentingan Umum atau Kepentingan Militer Sebagai Dasar Kewenangan Peradilan Koneksitas.” Sanskara Hukum dan HAM 1, no. 2 (2022): 37–46. https://doi.org/DOI:10.58812/shh.v1i02.65.
“Peradilan Koneksitas 3 Prajurit TNI di Kasus Pembunuhan Imam Masykur, Apa Maksudnya? - Nasional Tempo.co.” Diakses 27 November 2023. https://nasional.tempo.co/read/1768357/peradilan-koneksitas-3-prajurit-tni-di-kasus-pembunuhan-imam-masykur-apa-maksudnya.
Restu Salamba. “Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Yurisdiksi Dalam Peradilan Koneksitas Menurut Pasal 89 Kuhap.” Lex Crimen 7, no. 1 (2018): 48–55.
Sidharta. “Pergeseran Kewenangan Terkait Perkara Koneksitas di dalam KUHP.” Bina Nusantara University, 2017. DOI:10.13140/RG.2.2.26820.55684.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Tata Usaha Negara.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Undang-Undang Nomoro 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama
VOI - Waktunya Merevolusi Pemberitaan. “What Is Judicial Connection: Here’s The Retail.” Diakses 26 November 2023. https://voi.id/en/news/307762.
Yusnita Mawarni. “Penetapan Tersangka pada Peradilan Koneksitas dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.” Lentera Hukum 5, no. 2 (2018): 227–46. https://doi.org/doi.org/10.19184/ ejlh.v5i2.7579.
