THE POLITICAL POTENTIAL OF MONEY IN REGIONAL ELECTIONS THAT TAKE PLACE IN THE PERSPECTIVE OF LAW NUMBER 6 OF 2O2O CONCERNING THE ELECTION OF GOVERNORS, REGENTS, AND MAYORS
Abstract
Politics and democracy are two important pillars in holding general elections for regional heads within the constitutional system for development purposes in the Unitary State of the Republic of Indonesia. Pilkada is very closely related to the rights of civilians to exercise their political rights in electing regional heads who are considered capable of developing their regions in various aspects of life. Regarding the handling of the spread of the Corona Virus Covid-19 which has become a national disaster, it is urgent to make extra ordinary policies and steps in every region that will hold an election, as well as if it is deemed necessary to postpone the stages of the election for the governor and deputy governor, regent and deputy regent. , as well as the mayor and deputy mayor simultaneously so that it can still be implemented in a democratic and quality manner but can still maintain domestic political stability;
Downloads
References
Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M, Asas Keadilan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim, Sinar Grafika, Jakarta, 2020;
Prof. Dr. H. Sadjijono, S.H., M.Hum, Hukum Antara Sollen dan Sein (Dalam Perspektif Praktek Hukum di Indonesia), LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2021;
Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum, Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006;
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Penerbit Kencana, Jakarta, 2011;
Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A., Faktor-faktor penyebab yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2021; dan
Soejono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum, Pustaka Pelajar, Jakarta, 1992.
Laws and Regulations
Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan PERPU dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPU dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007, tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
Surat Keputusan No. 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 mengenai penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota; dan
Putusan MK No. 072-73/PUU-II/2004, Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
Jurnal dan Tesis
Nopyandari, Pemilihan Kepala Daerah yang Demokratis dalam Persfektif Undang-undang Dasar 1945, Jurnal Ilmu Hukum, 2011;
Chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://digilib.uinsby.ac.id/51112/2/Ta%27mirotul%20Biroroh_F52219033.pdf;
https://jurnalintelijen.net/2020/01/20/kekuatan-politik-uang-di-pilkada-2020/; dan
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/PUTUSAN%20MAHKAMAH%20KONSTITUSI.pdf.
Internet Data
https://kbbi.lektur.id/pilkada;
https://www.indonesiana.id/read/144251/menegakkan-asas-perundang-undangan-untuk-penundaan-pilkada-2020; dan
https://tirto.id/membaca-5-putusan-pengadilan-politik-uang-selama-pilkada-2020-f71f.
