Performance of regional women's empowerment and child protection services in serving victims of sexual violence in North Sulawesi province

  • Reza Rinaldy Ordinary Sekolah Pascasarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri Jatinangor
  • Ella Wargadinata Sekolah Pascasarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri Jatinangor
  • Meltarini Meltarini Sekolah Pascasarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri Jatinangor
Keywords: UPTD PPA performance, Service, Violence

Abstract

This research was motivated by the less than optimal performance of the Regional Women's Empowerment and Child Protection Service at the Regional Technical Implementation Unit for Women and Child Protection (UPTD PPA) in serving victims of sexual violence in North Sulawesi province. This research aims to determine and analyze the performance carried out by the Regional Women's Empowerment and Child Protection Service at the Regional Technical Implementation Unit for Women and Child Protection (UPTD PPA). This research uses descriptive qualitative methods. The data sources used are primary data and secondary data. Data collection techniques through observation, interviews and documentation. Data analysis method using data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of this research indicate that the performance of the Regional Women's Empowerment and Child Protection Service at the Regional Technical Implementation Unit for Women and Child Protection (UPTD PPA) in serving victims of sexual violence in North Sulawesi province has not been fully implemented optimally, such as productivity is still less than optimal, resource support is good that human resources and financial resources as well as existing facilities and infrastructure are inadequate, then the Responsibility indicator has not yet provided the services that society needs as seen from the fulfillment of victims' rights through services from organizations that have not been obtained comprehensively, then the accountability indicator is also lacking. maximum according to the research results, the activities carried out by the agency have not reached the target, then the responsiveness indicator is quite good by building an online reporting application, and finally the service quality indicator is still not optimal, as can be seen from not all victims' rights being fulfilled comprehensively.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Atmo, Soeprapto, 2011, Produktivitas Aktualisasi Budaya Perusahaan, Alex Media Kompatindo. Jakarta.
Bernardin, H. and Joyce, E.A. Russel. 2008. Human resource management. Alih Bahasa Diana Hertati, MC. Graw Hill, Inc. Singapura.
Dwiyanto, Agus, 2006, Reformasi Birokrasi Publik Di Indonesia, Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
John W. Creswell, 2016, Research Design, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Khan Saima dan Habib Usma, Procedural Justice & Organizational Performance, Abasyn Journal Of Social Sciences: 2012, Vol. 4 No. 1.
Khasan, effendy, 2014, Memadukan Metode Kuantitatif dan Kualitatif, CV. Indra Prahasta, Bandung.
Komnas Perempuan, 2023, Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2022, Jakarta.
Moh. Nazir, Ph.D. 2014. Metode Penelitian, Bogor : Ghalia Indonesia.
Maulida, Sri, 2014, Pelayanan Publik, Pelayanan Terpadu Administrasi Kecamatan, CV Indra Prahasta, Bandung.
Moehirno, 2012, Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi, Raja Grafindo, Jakarta.
Ni Kadek Suryani dan John E.H.J. FoEh, 2018, Kinerja Organisasi, CV Budi Utama, Yogyakarta.
Poerwadarminta, E.J.S, Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta.
Rahyunir, Rauf, 2018, Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Dekonsentrasi, Desentralisasi, Dan Tugas Pembantuan), zanafa publishing, Pekanbaru.
R, Soesilo, 1996, kitab-kitab undang hukum pidana serta komentar-komentar lengkap pasal demi pasal, Poelita, Bogor.
Syamsi, Ibnu 1986, Pokok-Pokok Kebijakan, Perencanaan, Pemograman dan Penganggaran Pembangunan Tingkat Nasional. CV. Rajawali, Jakarta.
Simangunsong, Fernandes, 2017, Metodologi Penelitian Pemerintahan Teoritik Legalistik Empirik Inovatif, Alfabetha, Bandung.
Simangunsong, Fernandes, 2014, Transformasi Organisasi: Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan, Alfabeta, Bnadung.
Sadu, Wasistiono, 2021, Perkembangan Ilmu Pemerintahan (Dari Klasik Sampai Ke Kontemporer), IPDN PRESS, Bandung.
Siswoyo, Haryono, 2018, manajemen kinerja Sumber Daya Manusia teori dan aplikasi, Luxima Metro Media, Jakarta Timur.
Sedermayanti, 2009, Sumber Daya Manusia Dan Produktivitas Kerja, Sumbersari Indah, Bandung.
Stephen R, dan Judge Timothy, 2013, Organization Behavior, Fifteenth Edition, (Global Edition), Pearson Education Limited, London.
Tangkilisan N. Hessel, 2007, Manajemen Publik, PT Grasindo, Jakarta.
Wasistiono, sadu dan simangunsong, fernandes, 2015, metodologi penelitian pemerintahan, IPDN Press, Bandung.
Yudi, Rusfiana dan Dedi, Sukarno, 2022, Pengembangan Organisasi Pemerintahan, Elfatih Media Insani, Cimahi.
Dwi Yuniarti Hasanah dkk, 2021, Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3AM) Dalam Penanganan Tindak Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Kota Tanjungpinang. Jurnal Fisip. Vol 2. No. 1.
Eko Nurisman, 2022, Risalah Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Vol. 4. No. 2.
Stefhanie Dalen dkk, 2021, Analisis Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP2PA) Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Di Kota Samarinda. Jurnal Administrasi Publik, Vol. 9, No. 2.
Viezna Leana dkk, 2020, peran UPPTD perlindungan perempuan dan anak dalam pendampingan perempuan korban kekerasan. Jurnal Kewarganegaraan. Vol. 4. No. 2
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformaso Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan UPTD;
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik tentang Indonesia Nomor 4 tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak;
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republic Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak;
Published
2024-02-12
How to Cite
Reza Rinaldy Ordinary, Ella Wargadinata, & Meltarini, M. (2024). Performance of regional women’s empowerment and child protection services in serving victims of sexual violence in North Sulawesi province. Jurnal Scientia, 13(01), 704-716. https://doi.org/10.58471/scientia.v13i01.2254