Legal Synergy for Notary Deed Updating in the Field of Intellectual Property Rights
Abstract
Legal Synergy in the modernization of the notarial deed drafting process within the scope of Intellectual Property Rights (IPR) is a critical aspect of legal development in Indonesia. Along with the growth of the creative economy and business sectors, the demand for more effective protection of intellectual works continues to rise. This article aims to analyse the steps involved in drafting notarial deeds related to IPR, as well as the role of notaries in supporting the protection of intellectual property rights. The research was conducted using normative juridical methods, employing statutory and conceptual approaches, and utilizing primary, secondary, and tertiary legal materials. The results show that the IPR legal system in Indonesia is still fragmented, which makes it difficult for notaries to prepare deeds that are in accordance with all applicable provisions. Integrated guidelines and closer cooperation with the DJKI are needed to improve efficiency, legal certainty, and IPR protection for the community.
Downloads
References
Lindsey, Tim Eddy Damian, Simon Butt dan Tomi Suryo Utomo. (2011). Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar. Bandung: Alumni.
Tobing, G.H.S. Lumban. (1999). Peraturan Jabatan Notaris. Jakarta: Erlangga.
Maulana, Insan Budi. (2005). Bianglala HaKI (Hak Kekayaan Intelektual). Jakarta: Hecca Publishing.
Maulana, Insan Budi. (2009). Politik dan Manajemen Hak Kekayaan Intelektual. Bandung: Alumni.
Maulana, Insan Budi Henny Marlyna, Ananda Ramadhan Maulana, dan Aulia Iqbal Maulana. (2021). Pengantar (Akta) Perjanjian Hak Kekayaan Intelektual untuk Notaris dan Konsultan HKI. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Selenggang, Chairunnisa Said. (2023). Notaris Sebagai Pejabat Umum. Depok: Rajawali Buana Pusaka.
Damaiyanti, Alifia dan Kholis Roisah. (2024). “Peran Notaris dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual: Studi Komparatif Praktik Hukum Indonesia dan Standar Internasional”. Jurnal Unes Law Review, Vol. 6 No. 4, Juli 2024: 11625.
Heriani, Fitri Noviani, “Permohonan KI Indonesia Masuk 10 Besar Negara Berkembang Anggota WIPO”, https://www.hukumonline.com/berita/a/permohonan-ki-indonesia-masuk-10-besar-negara-berkembang-anggota-wipo-lt63b7da596c0bc/, diakses 27 September 2024.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2024 tentang Waralaba.
